BANGKINANG – Program dinas Perumahan dan Pemukiman Masyarakat (Perkim) yang disampaikan telah terealisasi 90 persen jadi sorotan Komisi IV DPRD Kampar. Hal itu terlihat saat Perkim melakukan hering dengan Komisi IV DPRD Kampar di ruang komisi pada Senin (18/1/2021) pagi.
Anggota Komisi IV, Sunardi DS menyorot program yang telah dilaksanakan tidak melalui perencanaan oleh dinas terkait. Menurutnya program yang diselenggarakan tanpa pembahasan itu salah besar.
“Dari mana dan seperti apa dinas Perkim menilai masyarakatlayak atau tidak layaknya menerima bantuan. Kalau hanya menurut kacamata dinas saja tentu orang yang layak itu adalah orang yang dekat dengan dia,” cetus Sunardi.
Praktisi Partai Demograt itu juga menilai Perkim mementingkan kedekatan dengan segelintir masyarakat penerima bantuan.
“Setiap program di dinas manapun harus ada perencanaan, dan perencanaan itu akan dibahas dalam musrenbang, kalau hanya berdasarkan profosal yang masuk dikerjakan maka disitu akan terjadi ketidak adilan dalam pembangunan,” tegasnya
“Kita jangan mementingkan orang yang dekat dengan kita, harusnya dinas turun kebawa jemput bola dan jangan hanya menunggu profosal, kadang masyarakat tidak punya hubungan yang baik dengan pemerintah desa, komunikasi kurang bagus,” imbuhnya lagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Chalisman mengaku program yang dilaksanakan itu telah mengacu kepada musrenbang kecamatan dan kabupaten.
“Kalau program beda rumah adalah acuannya bansos, jadi bedah rumah berdasarkan dari profosal dan dilakukan surve,” katanya.(defri)
