BANGKINANG – Program Padat Karya Tunai (PKT) pembangun drainase sepanjang 500 meter yang menghubungkan Desa Kampa dengan Desa Sawah Baru di Dusun I Pasar Kampa Kecamatan Kampa terbengkalai alias mangrak.
Ironinya, pejabat tertinggi didesa setempat alias kepala desa, Lukman tidak mengetahui berapa anggaran yang dihabiskan untuk proyek penyaluran air tersebut.
“Kegiatan itu merupakan berkat perjuangan anggota DPR RI kita pak Syahrul Aidi, dan proyek itu lansung dari orang kementrian PU PR,” kata Lukman saat ditelpon Relasi Publik.com Selasa (2/2) malam.
Lebih jauh Lukman menjelaskan, terealisasinya program ini berawal saat anggota DPR RI Syahrul Aidi melakukan reses ke desa setemlat. Saat itu masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk membuat drainase. Karena daerah tersebut tidak memiliki aliran air sehingga sering tergenang air hujan dekat keramayan tersebut.
“Kalau masalah teknis saya tidak tau pak, karena kemaren saat pekerjaan dimulai petugas dari kementrian dan PUPR Kampar juga sudah datang mengukurnya, berapa anggarannya siapa kontraktornya saya gak tahu, lebih baik tanya sama orang PUPRnya pak,” tutup Lukman.
Terpisah, anggota DPR RI Syahrul Aidi saat dikonfirmasi melalui telpon whatpshaapnya mengakui proyek itu adalah aspirasinya.
Dirinya menceritakan, saat masyarakat menyampaikan aspirasinya dirinya lansung menerintahkan kementrian PUPR untuk membuat drainase.
“Awal awal saat memlelajari program PKT itu bersifat gotoroyong tapi digaji untuk membersihkan parit, ternyata ada sisa anggaran untuk membuat drainase saya minta lah kepada mementrian, karena sudah diakhir tahun orang ini mulai bekerja sampai akhir tahun pekerjaan mereka tidak selesai dan terhenti, awal Januari ada pergeseran struktural pejabat di balai, insyah Allah bulan ink akan kembali dimulai,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa program PKT itu bersifat untuk ditidak ditenderkan, bukan bersifat kontraktual.
“Program PKT itu siapa yang bekerja pada hari itu lansung dibayarkan, siapa yang tidak beketja maka tidak digaji, saya yang memperintahkan orang PU untuk untuk membuat drainase agar masyarakat setempat tidak lagi kebanjiran,” terangnya.
“Terkait masalah anggaran mulai dari pembayaran upah dan segalah macamnya itu tidak terlepas dari orang kementrian, Joni itu adalah membantu kepala desa untuk mencarikan tenaga kerja,” tutup mantan anggota DPRD Kampar periode 2014-2019 itu. (Defri)
