BANGKINANG RP – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kampar hari ini, Senin (6/9/2021), telah dibuat kecewa oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Kampar, Pasalnya dalam pembaahasan aset yang telah dijadwalkan oleh pansus I itu tidak dihadiri oleh satu orangpun kepala dinas.
Kekecewaan itu disampaikan oleh Ketua Panitia khusus Anshor kepada awak media di ruang banlet DPRD Kampar jalan Lingkar Kota Bangkinang.
“Hari ini ada tiga OPD yang diundang, Sekretariat Daerah, Bappeda dan BPKAD namun tak ada satu pun kepala OPD tersebut yang hadir, kita yang selaku memanggilnya jelas kecewa la, kawan – kawan yang sudah lama menunggu tentu juga merasakan hal yang sama,” kata Anshor.
Lebih lanjut, sambung Anshor, pembahasan pemanggilan tiga OPD itu masih tahap pembaahasan kendraan dinas yang dibeli melalui uang negara.
“Kita ingin kepala OPD itu yang hadir, bukan diwakilkan, karena yang bertanggung jawab dengan aset itu adalah kepalanya, dari tiga OPD yang kita undang, seperti Bappeda hanya diwakili Sekretarisnya, BPKAD diwakili Kabag Aset dan dari Sekretariat Daerah tidak ada satupun yang hadir,” kesal Anshor.
Saat ditanyakan apa alasan kepala dinas tidak mau hadir, Ansor menjawab adanya kegiatan kepala OPD membahas APBDP bersama bupati. Dan itu alasan yang disampaikan oleh perwakilan OPD kepada pansus.
“Alasan mereka ada pembahasan APBDP bersama bupati di Tapung, dan sayapun tidak tahu kenapa membahas uang negara itu harus ketapung,” cetusnya.
Dijelaskannya, Pansus sudah menjadwalkan dari minggu yang lalu, seharusnya Ekskutif memperioritaskan pembahasan aset terlebih dahulu jika memang pemerintah ingin melakukan penataan aset.
“Kan kita dari Pansus sudah menjadwalkan pembahasan lanjutan ini dari minggu lalu,kalau memang mau melakukan penataan aset seharusnya pihak Ekskutif memperioeitaskan hal ini,”tegas Anshor.
Lanjut Anshor, Pansus akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak akan mengerjakan pekerjaan orang lain, Sekda bekerjalah sesuai dengan porsinya begitu juga dengan Pansus akan bekerja sesuai porsinya.
“Pansus ini terbentuk juga atas permintaan Ekskutif ketika membahas RPP Sekda juga bilang aset ini rumit jadi perlu bantuan dari DPRD dan termasuk juga pidato Bupati di Paripurna bahwa ada 1000 lebih BPKB yang tidak ada, inilah yang kita sikapi dengan baik, dalam perjalanan kita heran juga kok bisa ribut seperti ini ,”tuturnya.
Dari ketidakhadiran, data yang diminta tidak lengkap seperti SK pengunaan barang tidak ada, akhirnya menjadi rumit sepertinya harus ada yang profesional untuk mengaudit.
“Kalau terlalu rumit dan tidak kooperatif bisa saja nanti kami merekomendasikan untuk dilakukan spesial audit atau audit khusus biar lebih terang dan jelas,”tandasnya.
