PEKANBARU, RELASIPUBLIK – Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Se-Provinsi Riau sebagai bentuk eksistensi dalam kelembagaan pengelolaan Dan Ex PNPM – MPd melaksanakan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) mulai tanggal 3 sampai 5 Maret 2021 bertempat di Hotel Drego Pekanbaru.
Pada Acara tersebut di laksanakan oleh Wakil Sekretaris Jendral BKAD Nasional Kikis Kiswono mewakili ketua BKAD Nasional.
Tampak hadir beberapa nara sumber dan undangan dalam kegiatan Rakorda seperti Kepala Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Riau, Perwakilan Dinas PMD Kabupaten lndragiri Hulu, Sekretaris Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti.
Ketua panitia Rakorda BKAD sabar lmam Santoso dalam sambutanya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan atas partisipasi Dana kelembagaan dari rekan rekan BKAD Se-Provinsi Riau.
Kegiatan ini di ikuti oleh Tujuh kabupaten dan dua kabupaten yang tidak mengutus perwakilanya dan yang satu kabupaten memang tidak ada Program Ex PNPM-MPd.
Adapun maksud dan tujuan RAKORDA BKAD ini di laksanakan sebagai Eksisten BKAD untuk berperan aktip dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa dan Badan Usaha milik Desa bersama.
Dan saya mengucapkan terimasih kepada Nara sumber dan para undangan,”papar sabar imam santoso.
Kikis koswono dalam sambutanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 yang baru di sahkan pada bulan Februari kemarin, berdasarkan Pasal 73 bahwa Dana ex PNPM wajib ditransformasi ke Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Sesuai ketentuanya paling lambat dua tahun setelah peraturan ini di undangkan maka Unit Pengelolah kegiatan serta kelembagaan lain sudah menjadi BUMDes bersama,”pungkas kikis
Selanjutnya di tempat terpisah Ketua BKAD Provisi H. Seno Harto SPd, SH kepada awak media Relasipublik.com, menyampaikan rasa kecewa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau atas ketidak hadiran Kepala Dinas ataupun perwakilannya dari DPMD Provinsi Riau pada acara Rakorda BKAD Se-Provinsi Riau.
Padahal pihak panitia sudah memberi undangan secara langsung ke kantor DPMD seminggu sebelum pelaksanaan rakorda ini. Akan tetapi sampai saat ini tidak kunjung datang”Pukas seno harto dengan nada kesal. (Arsyad)
